Jakarta, 20/1/2021. Perhatian besar Presiden Jokowi pada pasukan berseragam coklat penjaga Kamtibmas Negara ini, begitu besar terlihat dalam pemilihan Kapolri baru saat ini. Pilihan Presiden Djokowi jatuh kepada Komjen Listyo Sigit Purnomo sebagai calon tunggal Kapolri karena sosoknya dianggap mampu bertangan dingin dalam melakukan pembenahan internal Polri besar-besaran. Dalam rangka melanjutkan reformasi organisasi, memang Polri sedang mencari bentuk, dan tentu saja ini akan mewarnai model sistem penegakan hukum di Indonesia. Hukum di sini menjadi panglima dan penegakkan keadilan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara.
Isu pembenahan internal Polri bukan hanya menyoal pada soliditas, hubungan internal terkait resistensi antar angkatan, atau perluasan pada wilayah kerja di luar Polri yang strategis. “Pembenahan internal harus berbasis pada paradigma apa yang akan digunakan oleh Kapolri baru dan hal ini yang harus ditekankan dan dibicarakan terlebih dahulu!” sebut Dr. Sutrino seorang Sosiolog. Menurutnya organisasi Polri berbeda dengan yang lainnya dan unik karena ada konsepsi Democratic Policing yang mewarnai model manajemen kepolisian internasional. “Konsepsi Democratic policing hadir usai perang dingin dan ini mewarnai model kepolisian dunia, dimana adala upaya Polisi mengemban amanat rakyat bukan rezim,” sebutnya lagi. Jadi jelas Democratic Policing ini menjadi paradigma baru pandangan kepolisian di era demokratik yang menghormati HAM. Unsur ini jangan dilupakan karena ini yang menjiwai manajemen dan organisasi Polri itu sendiri.
Menurut sosiolog yang satu ini bila warna Democratic Policing sudah ada dalam pembenahan Polri, maka gugurlah cibiran yang menyebutkan bahwa terpilihnya Listyo Sigit Purnomo karena kedekatan dengan penguasa, sebab amanat organisasi sudah sesuai dengan warna dan jiwa dari amanat internasional yaitu menghormati HAM dan menjunjung kepentingan rakyat. (Pris)
