Survei Etos: Masyarakat berharap polri tidak pungli

Jakarta, IDN Times – Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Etos Indonesia Institute memuat harapan masyarakat kepada institusi Polri agar semakin baik di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya tidak ada lagi praktik pungli.

“Masyarakat punya harapan besar terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dengan kepemimpinan-nya, Polri bisa lebih baik, lebih bermarwah, Polri jadi institusi yang selama ini masyarakat agak takut, kini jadi lebih humanis,” kata Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah dalam rilis hasil survei nasional tentang ‘Pendapat dan harapan publik terhadap lembaga Polri setelah dilantik-nya Kapolri baru’ yang digelar di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (8/5/2021).

1. Masyarakat tidak puas karena masih ada praktik pemerasan dan kekerasan

Survei Etos: Masyarakat Berharap Polri Tidak Pungli

Ilustrasi Gedung Mabes Polri (polri.go.id)

Hasil survei yang dilakukan oleh Etos Indonesia Institute mengungkapkan, sebanyak 21 persen masyarakat tidak puas dengan kinerja Polri karena ada praktik pemerasan dan kekerasan, 19 persen karena tingkat malapraktik dalam tindakan penyelidikan, 17 persen karena masih banyak tindakan pungli, 16 persen masih tingginya praktik salah tangkap, 13 persen karena tingkat respon laporan pelayanan publik, dan 10 persen karena masih banyak oknum kepolisian yang terlibat dalam kriminalitas.

2. Survei dilakukan dengan 2.000 orang responden dari 6 kota besar di Indonesia

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono (kedua kiri) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran (kanan) saat tiba di lokasi peluncuran aplikasi SIM Nasional Presisi Korlantas Polri (Sinar) untuk perpanjangan SIM secara daring di Jakarta, Selasa (13/4/2021) (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Iskandarsyah menyebutkan, variabel ketidakpuasan responden terhadap kinerja Polri ini merupakan penilaian dari kinerja Polri di era kepemimpinan periode sebelumnya. Hasil survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kapolri baru untuk memperbaikinya.

“Setelah hasil survei ini ada masyarakat menanggapi dua regulasi Kapolri yang baru, yakni regulasi terkait ITE dan e-tilang, masyarakat mengapresiasi,” tutur Iskandar.

Iskandarsyah menjelaskan survei dilakukan pada tanggal 1-22 Maret 2021 dengan jumlah responden sebanyak 2.000 orang berusia dari 17 tahun hingga 51 tahun ke atas, berasal dari 6 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar dan Bandung.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka, menggunakan metode pengumpulan data primer memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Dengan margin error 1,27 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

3. Polri menanggapi hasil survei sebagai masukan untuk berbenah

TNI-Polri gelar rapat pimpinan (Rapim) bahas penanganan COVID-19 di Mabes Polri, Senin (15/2/2021) (Dok. Humas Mabes Polri)

Menanggapi hasil survei tersebut, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan survei yang disampaikan sebagai masukan untuk pembenahan Polri ke depan. Tujuan survei adalah untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap Polri yang lebih baik.

Ramadhan menekankan bahwa lembaga Polri selalu siap dikritik, karena Polri merupakan bagian dari pelayanan publik, pelayanan terhadap penegakan hukum.

“Kritik masyarakat kepada Polri menandakan masyarakat peduli dengan Polri,” ujar Ramadhan.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saud Sitomorang menambahkan, perubahan signifikan di Polri perlu didorong. Tetapi masyarakat juga harus paham bahwa tidak bisa mendorong Polri bisa bergerak dengan kecepatan 90 km per jam.

“Setiap periode kepemimpinan Polri berbeda strateginya, berbeda teknologinya, tapi nilai yang ada di kepolisian, dari tahun ke tahun naik peradabannya,” tutur Saud.