Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan Penggantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Kasus yang telah lama menjadi sorotan publik ini semakin dalam pengusutannya dengan terungkapnya detail-detail baru dari proses pemeriksaan serta tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Keterlibatan Hasto sebagai saksi dalam kasus ini mengemuka seiring dengan pemeriksaan yang dilakukan pada Senin, 10 Juni 2024. Tim penyidik KPK memverifikasi serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk ponsel yang dimiliki oleh Hasto Kristiyanto. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut merupakan bagian penting dari proses pengumpulan bukti yang sedang berlangsung di lembaga antikorupsi tersebut.
Pernyataan ini muncul untuk menjawab tudingan-tudingan tertentu yang ditujukan ke KPK, termasuk klaim bahwa Hasto dibiarkan kedinginan dalam ruangan pemeriksaan selama berjam-jam. Namun, menurut Budi, Hasto sebenarnya diberikan kesempatan untuk membaca dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik. Kesempatan tersebut diyakini sebagai langkah adil untuk memastikan semua informasi yang dituangkan telah sesuai dan akurat.
Proses pencarian bukti oleh KPK tidak terhenti pada penyitaan ponsel. Penyidik juga diketahui sedang mendalami isi komunikasi dari ponsel tersebut dalam upaya mengumpulkan informasi terkait keberadaan buron KPK, Harun Masiku, yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Upaya KPK untuk memaksimalkan semua cara dalam upaya pencarian tidak henti-hentinya dijalankan, dengan tujuan utama untuk menuntaskan pencarian dan proses hukum yang dijalani oleh Masiku.
Dalam situasi ini, posisi Hasto menjadi penting tidak hanya karena kapasitasnya sebagai Sekjen PDIP, tapi juga karena pernyataannya yang menegaskan kesiapan untuk menghadiri panggilan KPK. Pendirian ini didukung oleh fakta bahwa KPK didirikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang turut menjadi landasan partai dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Sikap PDIP atas pemanggilan kader-kadernya oleh pihak penegak hukum turut dikemukakan oleh Juru Bicara PDIP. Secara historis, pengalaman pidana politik terhadap Megawati di era Orde Baru menjadi bagian dari sejarah yang dianggap sebagai ritual dalam perjuangan demokrasi, dan sikap yang sama pun kini dihadapi oleh partai dalam berbagai kasus hukum.
KPK juga berkomunikasi terbuka soal potensi pemanggilan kembali terhadap Hasto sebagai saksi, meski jadwalnya belum terungkap secara mendetail. Namun, dengan komitmen yang telah ditunjukkan oleh penyidik, masyarakat dapat mengharapkan upaya KPK dalam penuntasan kasus-kasus korupsi akan berlanjut dengan penyidikan yang mendalam dan terarah.
Seperti yang diutarakan oleh Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango, tiada kasus yang tertinggal atau tidak menjadi prioritas, mengingat KPK terus berusaha untuk memprioritaskan penyelesaian setiap kasus, termasuk pencarian para buronan. Keseriusan KPK dalam mengatasi korupsi tampak semakin nyata dengan serangkaian langkah konkret yang diambilnya, termasuk dalam kasus yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ini.
