JAKARTA – Pangkat polisi merupakan elemen penting dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem ini berfungsi menunjukkan hierarki, tanggung jawab, serta jenjang karier seorang anggota kepolisian.
Pemahaman tentang jenjang pangkat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam situasi tertentu. Bagi anggota Polri sendiri, pangkat menjadi motivasi dan tolok ukur profesionalisme di institusi.
Struktur pangkat Polri dibagi dalam tiga golongan besar: Tamtama, Bintara, dan Perwira. Jenjang paling rendah dimulai dari Bhayangkara Dua hingga tertinggi yaitu Jenderal Polisi.
Pangkat Tamtama meliputi:
-
Bhayangkara Dua (Bharada)
-
Bhayangkara Satu (Bharatu)
-
Bhayangkara Kepala (Bharaka)
Pangkat Bintara terdiri dari:
-
Brigadir Polisi Dua (Bripda)
-
Brigadir Polisi Satu (Briptu)
-
Brigadir Polisi (Brigpol)
-
Brigadir Polisi Kepala (Bripka)
-
Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
-
Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)
Pangkat Perwira terbagi atas:
-
Perwira Pertama: Inspektur Polisi Dua (Ipda), Inspektur Polisi Satu (Iptu), Ajun Komisaris Polisi (AKP)
-
Perwira Menengah: Komisaris Polisi (Kompol), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Komisaris Besar Polisi (Kombes)
-
Perwira Tinggi: Brigadir Jenderal (Brigjen), Inspektur Jenderal (Irjen), Komisaris Jenderal (Komjen), dan Jenderal Polisi
Setiap pangkat memiliki lambang yang dikenakan pada seragam, umumnya di pundak atau kerah. Identitas visual ini memudahkan struktur komando dan pelaksanaan tugas di lapangan.
Fungsi anggota kepolisian disesuaikan dengan jenjang pangkatnya. Pangkat lebih rendah umumnya bertugas pada operasi lapangan seperti patroli dan penjagaan.
Sementara itu, perwira menengah dan tinggi lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pangkat, semakin besar tanggung jawab dan kepemimpinannya.
Kenaikan pangkat di Polri tidak otomatis, melainkan melalui seleksi ketat dan penilaian menyeluruh. Aspek yang dinilai meliputi masa dinas, prestasi kerja, integritas, dan pendidikan atau pelatihan.
Anggota yang diusulkan naik pangkat juga harus menjalani tes kompetensi sesuai golongan yang dituju. Tujuannya agar promosi jabatan diberikan kepada personel yang benar-benar layak.
Proses ini menjaga profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia dalam tubuh Polri. Transparansi dalam sistem kenaikan pangkat juga berdampak positif terhadap kepercayaan publik.
Selain fungsi internal, pangkat polisi juga memiliki pengaruh eksternal terhadap citra institusi. Kepemimpinan yang efektif dan berintegritas akan menciptakan kepercayaan di mata masyarakat.
Sistem pangkat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara kepolisian dan publik. Dalam konteks ini, pangkat bukan sekadar simbol, tetapi juga sarana membangun legitimasi institusi.
Memahami struktur pangkat membantu masyarakat mengetahui siapa yang berwenang dalam berbagai situasi. Bagi internal kepolisian, pangkat menjadi fondasi pembinaan karier yang jelas dan terukur.
