Proyek IKN resmi memasuki babak baru yang krusial setelah Otorita IKN menggelar Pre-Construction Meeting (PCM) pada 19 Juni 2025 di Plaza Seremoni, menandai dimulainya Tahap II pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun kota masa depan Indonesia yang berstandar internasional — inklusif, hijau, dan berkelanjutan — meski tantangan fiskal, regulasi, serta dukungan politik masih menghantui.
Dengan target ambisius menjadikan Nusantara bukan hanya panggung fisik, tapi juga pusat pemerintahan efektif pada 2028, proyek ini menjadi sorotan strategis dan kritis. Bagaimana perjalanan dan kompleksitas realisasi IKN? Berikut analisis mendalam yang memberikan konteks luas atas transformasi besar ini.
Tahap II Pembangunan IKN: Skala, Anggaran, dan Fokus Utama
Tahap kedua pembangunan IKN membawa skala pekerjaan yang jauh lebih besar. Otorita IKN mengumumkan tender proyek senilai Rp 3,4 triliun yang berfokus pada infrastruktur inti di zona KIPP 1A, 1B, dan 1C.
Dengan total anggaran mencapai Rp 13,5 triliun pada 2025—Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan Rp 8,1 triliun untuk legislatif serta yudikatif—proyek ini mengakselerasi agenda pembangunan gedung parlemen, lembaga yudisial, serta fasilitas publik vital.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa standar global menjadi acuan, tidak sekadar pada kualitas fisik tapi juga keberlanjutan dan estetika kota.
Sistem penjadwalan proyek yang ketat—dalam jangka waktu enam bulan dan di tengah tantangan musim hujan—menjadikan pengelolaan waktu dan sinergi setiap pihak sebagai kunci utama keberhasilan.
IKN sebagai Pusat Pemerintahan: Ambisi Menjadi Ibu Kota Politik 2028
Transformasi IKN dirancang tak sebatas megaproyek infrastruktur, melainkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Fungsi ini akan diwujudkan melalui pembangunan Istana Negara, gedung kementerian, dan kantor lembaga tinggi yang terintegrasi di kawasan inti.
Upaya strategis mempercepat realisasi ini dilakukan dengan melibatkan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dan membangun model birokrasi efektif, transparan, serta ramah lingkungan.
Otorita IKN menargetkan tata kelola kawasan yang akuntabel dengan teknologi ramah lingkungan dan jaminan layanan publik inklusif. Dengan demikian, IKN diharapkan menjadi preseden tata kelola pemerintahan modern yang membuka jalan bagi transformasi birokrasi nasional.
Tantangan Struktural: Regulasi, Investasi, dan Kepastian Politik
Di balik akselerasi fisik, IKN menghadapi tantangan nonteknis yang tidak kalah pelik. Akademisi dan pemerhati tata negara menyoroti pentingnya sinkronisasi fiskal, kepastian hukum, dan penataan kelembagaan secara matang.
Regulasi dan transparansi perizinan yang belum solid, tumpang tindih kewenangan, hingga potensi pelanggaran hak asasi manusia menjadi pekerjaan rumah besar.
Komitmen politik, terlebih di tengah peralihan pemerintahan, menjadi faktor penentu kelangsungan megaproyek ini.
Tanpa tata kelola yang bersih dan kepastian hukum—termasuk melalui penetapan Keppres dan konsolidasi status administratif—IKN dikhawatirkan sulit menarik investasi jangka panjang dan menjadi ibu kota fungsional secara penuh. Isu-isu inilah yang mendorong wacana alternatif dari kalangan politik, seperti usulan untuk mendapatkan status ibu kota provinsi jika kesiapan belum optimal.
Mewujudkan Kota Masa Depan: Inovasi, Lingkungan, dan Kelayakan Huni
Proyek IKN tidak hanya berpusat pada fisik, melainkan juga visi kota masa depan yang ramah lingkungan, humanis, dan layak huni. Perlindungan kawasan riparian untuk pencegahan banjir menjadi prioritas mutlak, mengingat pengerjaan utama berlangsung pada musim penghujan.
Status kota rendah emisi didorong oleh pembangkit listrik tenaga surya 50 MW dan pengelolaan sampah berbasis teknologi smart bin serta fasilitas 3R (reduce, reuse, recycle).
Selain itu, pengelolaan lalu lintas proyek dan kedisiplinan operasional batching plant diatur ketat demi menjaga infrastruktur yang sudah terbentuk.
Penerapan aturan ODOL (over dimension over loading) ditegakkan demi memastikan ketahanan jalan nasional dan perlindungan fasilitas publik. Semua ini menegaskan komitmen pemerintah agar IKN menjadi kota ikonik yang menyeimbangkan kemajuan fisik dengan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup penghuninya.
Pembangunan IKN kini menapaki fase kritis dengan kombinasi ambisi tinggi, tantangan multidimensi, dan pengawasan publik yang semakin ketat.
Realisasi Tahap II menandai keseriusan pemerintah mendorong Nusantara menuju status ibu kota politik, sekaligus pengujian atas tata kelola, inovasi lingkungan, dan keberlanjutan sosial.
Namun, kelengkapan infrastruktur fisik mesti diimbangi kepastian hukum, tata kelola antikorupsi, dan komitmen politik lintas rezim sebagai fondasi utama keberhasilan.
Dalam menghadapi masa transisi dan tantangan global, IKN berpotensi menjadi laboratorium tata kota baru Indonesia—syaratnya, semua pemangku kepentingan harus selaras, adaptif, dan konsisten menjaga visi bersama. Jika tantangan ini terlewati, IKN bukan sekadar simbol, tapi benar-benar cerminan kota masa depan yang membuka babak baru dalam sejarah Indonesia.
