JAKARTA, MikulNews — Aksi demo di depan Gedung DPR pada 26 Agustus 2025 kembali menimbulkan kericuhan setelah massa yang menolak kebijakan tunjangan anggota DPR melakukan unjuk rasa besar-besaran. Demo ini berlangsung keras dengan beberapa insiden, termasuk kerusakan fasilitas umum dan bentrok dengan aparat keamanan.
Menurut laporan BBC News Indonesia, unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu awalnya berjalan damai, namun setelah massa mencoba mendekati pintu belakang DPR, situasi menjadi ricuh. “Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali,” teriak para pengunjuk rasa, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap besarnya tunjangan yang diterima anggota Dewan, dikutip dari BBC News Indonesia.
Kericuhan yang terjadi pada demo 25-26 Agustus menciptakan dampak signifikan, termasuk pembakaran motor dan perusakan pos polisi. Kompas.com melaporkan, “Kericuhan demo 25 Agustus terjadi setelah polisi memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR RI,” menunjukkan ketegangan yang meningkat di lokasi unjuk rasa tersebut.
Pemerintah DKI Jakarta sempat memberlakukan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan utama kota untuk mengantisipasi kemacetan dan kerusuhan pascademo ini. Katadata menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan ketat pada 26 Agustus 2025 untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Sebelumnya, pimpinan DPR juga menjadi sorotan publik terkait pernyataan tentang besarnya tunjangan tambahan untuk anggota dewan. Kompas.com memberitakan bahwa “Pada Selasa (19/8/2025), Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan,” yang menimbulkan kemarahan masyarakat luas.
Meskipun demo 26 Agustus bertujuan menyampaikan aspirasi rakyat soal ketimpangan ekonomi dan kebijakan DPR, insiden kerusuhan tersebut menjadi catatan penting bagi keamanan nasional dan demokrasi. Aparat keamanan dikerahkan untuk mengendalikan situasi, dan proses penyelidikan atas kerusakan serta pelanggaran yang terjadi tengah berlangsung.
Demo ini mengingatkan kembali pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar. “Situasi seperti ini harus segera dicegah agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian dan kekacauan,” ujar pengamat sosial yang dikutip dari media nasional.
Dengan adanya unjuk rasa besar dalam beberapa hari berturut-turut tersebut, pemerintah diharapkan memperhatikan tuntutan rakyat dan mempertimbangkan revisi kebijakan terkait tunjangan anggota DPR demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.
