JAKARTA, MikulNews — Pada tanggal 28 Agustus 2025, sejumlah demonstrasi kembali terjadi di Jakarta, menyoroti ketidakpuasan publik terhadap tunjangan anggota parlemen dan dugaan korupsi elit pemerintahan. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari gelombang protes yang sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya di Indonesia.
Kepala Kepolisian Jakarta, Kombes Andri Sumarto, menyatakan, “Massa aksi menuntut penghapusan tunjangan besar-besaran yang diberikan kepada anggota parlemen di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit,” dikutip dari Reuters. Hal ini menunjukkan adanya tekanan kuat dari masyarakat terhadap pemerintah untuk lebih transparan dan adil dalam penanganan keuangan negara.
Pada demonstrasi sebelumnya pada 25 Agustus muncul bentrokan antara polisi dan mahasiswa, yang menolak keras kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. Seperti dikutip oleh Al Jazeera, mahasiswa menilai bahwa “Anggota parlemen menerima tunjangan rumah lebih dari 3.000 dolar AS per bulan, yang sangat tidak masuk akal dan membebani rakyat.” Aksi ini diwarnai dengan insiden bentrokan antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa, menjadikan situasi di Jakarta cukup tegang.
Selain tuntutan penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan, para demonstran juga menuntut pemberantasan korupsi di kalangan elit pemerintahan serta peninjauan ulang kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan konglomerat dan militer dibanding rakyat biasa. The Guardian melaporkan, “Para demonstran menuntut dihapuskannya tunjangan yang mereka anggap mewah dan juga melawan kebijakan korup yang mementingkan beberapa golongan saja.”
Baca juga: KLB Campak Sumenep 2025: 2035 Kasus dan Langkah Imunisasi MR
Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya reformasi transparansi anggaran negara yang menjadi fokus perhatian publik. Pemerintah Indonesia diharapkan segera merespons aspirasi ini dengan serius agar tidak memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Demonstrasi tanggal 28 Agustus ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling mendengar dan mencari solusi terbaik ke depan.
Sebagai catatan, aksi-aksi ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga komunitas sipil dalam berbagai bentuk protes damai maupun konfrontasi dengan aparat. Fenomena ini menegaskan bahwa isu tunjangan anggota legislatif dan korupsi menjadi isu sentral yang harus diselesaikan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.
Dengan semakin meningkatnya gelombang protes serta tuntutan masyarakat yang jelas, pemerintah diminta mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tunjangan serta pengawasan terhadap anggota parlemen agar bekerja sesuai kepentingan rakyat. Demonstrasi pada 28 Agustus ini diharapkan menjadi titik balik kebijakan yang lebih berpihak pada kemaslahatan rakyat secara umum.
