MAKASSAR, MikulNews — Kerusuhan yang terjadi pada Jumat malam (29/8/2025) di depan gedung DPRD Kota Makassar berujung tragis, dengan tiga orang tewas dan dua lainnya mengalami luka berat. Dalam insiden tersebut, massa yang awalnya menggelar unjuk rasa berubah menjadi anarkis dan membakar dua gedung DPRD serta 67 mobil di sekitar lokasi.
Menurut laporan dari Kompas.com, “Tiga orang tewas, dua luka berat, dan 67 mobil hangus saat massa membakar Gedung DPRD Makassar dalam kerusuhan Jumat malam.” Kejadian ini terjadi saat demonstran menolak kebijakan tertentu yang disahkan DPRD, namun situasi berubah menjadi ricuh dan tak terkendali.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menanggapi insiden tersebut dengan tegas. Ia menyatakan, “Kami sangat menyesalkan peristiwa ini yang mengakibatkan kerugian besar dan harus segera melakukan pemulihan untuk tetap menjalankan fungsi legislatif.” (dikutip dari situs resmi DPRD Makassar).
Dari video yang beredar, gedung DPRD tampak hangus terbakar akibat amukan massa. Bahkan dalam video lain yang diunggah oleh iNews menunjukkan kondisi kantor wakil rakyat itu yang nyaris rata dengan tanah, menjadi bukti nyata betapa hebatnya kebakaran saat kerusuhan berlangsung.
Saksi mata mengatakan bahwa kerusuhan berawal dari aksi unjuk rasa damai yang berubah menjadi kekerasan setelah adanya provokasi. Tindakan pembakaran dan perusakan gedung dianggap sebagai puncak kemarahan massa yang merasa suara mereka tidak didengar.
Di tengah tragedi ini, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran berupaya keras melakukan evakuasi dan pemadaman api meskipun menghadapi kesulitan besar akibat massa yang sulit dikendalikan. “Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi segera terkendali dan penyelidikan menyeluruh akan dilakukan,” ujar seorang pejabat kepolisian, seperti dilaporkan Tirto.id.
Jumlah korban meninggal dan luka-luka tersebut menjadi peringatan keras akan pentingnya dialog dan pengelolaan unjuk rasa dengan cara yang damai dan tertib. Pemerintah kota serta DPRD harus segera mengambil langkah tegas agar fungsi pemerintahan dapat berjalan normal kembali dan ketertiban masyarakat terjaga.
Peristiwa ini menandai titik kritis bagi stabilitas politik dan keamanan di Makassar, memicu perhatian serius dari berbagai pihak terkait penanganan konflik sosial dan kritik terhadap aparat keamanan yang dianggap kurang siap menghadapi situasi mendadak.
Secara keseluruhan, insiden kerusuhan di DPRD Makassar ini menjadi peringatan penting bahwa dialog serta penyelesaian masalah melalui jalur hukum dan demokrasi harus selalu menjadi pilihan utama demi mencegah terjadinya kekerasan dan kerusakan yang merugikan banyak pihak.
