Mikulnews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar sistem tap atau pemindaian kartu elektronik pada layanan Transjakarta dan MRT dapat bekerja lebih cepat. Ia berharap, proses tap di transportasi publik ibu kota bisa meniru efisiensi kota-kota besar dunia yang memungkinkan penumpang melakukan tap sambil berjalan bahkan berlari.
Permintaan itu disampaikan Pramono saat berbicara di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/10/2025). Menurutnya, kecepatan sistem pembayaran nontunai menjadi salah satu indikator penting dari pelayanan publik yang modern dan efisien. “Saya berharap seperti di kota besar dunia, sambil lari begini saja sudah bisa tap,” ujar Pramono sambil memperagakan gerakan men-tap kartu di mesin pembaca.
Keluhan terkait lambatnya proses tap in dan tap out di halte Transjakarta maupun stasiun MRT memang semakin banyak muncul. Beberapa penumpang melaporkan bahwa kartu mereka kadang tertarik lebih dari satu kali, menyebabkan saldo terpotong ganda. Hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, terutama saat jam sibuk ketika antrean mengular di pintu masuk maupun keluar.
Pramono mengakui bahwa dirinya turut mengalami kendala serupa. Ia merasakan langsung masalah itu pada Rabu lalu, saat seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum. “Saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama. Proses tapping sering kali tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa menarik tarif lebih dari satu kali. Karena itu saya sudah meminta pihak Transjakarta untuk segera memperbaikinya,” tegasnya.
Menurut Pramono, percepatan sistem pembayaran elektronik bukan hanya soal kenyamanan pengguna, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan efisiensi transportasi publik. Pemprov DKI, kata dia, tengah berupaya agar target 55 persen warga Jakarta beralih ke angkutan umum dapat tercapai. Untuk itu, seluruh aspek pelayanan — mulai dari kecepatan transaksi, kebersihan, keamanan, hingga ketepatan waktu — harus terus ditingkatkan.
Selain pembenahan sistem tap, pemerintah provinsi juga tengah mengkaji penyesuaian tarif baru bagi layanan Transjakarta. Pramono menyebut kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, tarif baru akan ditetapkan secara hati-hati agar tidak membebani pengguna setia Transjakarta yang sebagian besar merupakan pekerja dan pelajar.
“Banyak warga menyampaikan pendapat di media sosial saya. Rata-rata mereka mengusulkan tarif ideal antara Rp5.000 sampai Rp7.000 per perjalanan, asalkan diiringi dengan peningkatan pelayanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan final mengenai tarif Transjakarta akan didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah tidak ingin menaikkan tarif tanpa kompensasi berupa peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi waktu tempuh, kenyamanan, maupun integrasi antarmoda.
Di sisi lain, Pramono juga mendorong agar sistem integrasi pembayaran antar moda seperti MRT, LRT, dan Transjakarta diperkuat. Ia menilai, satu kartu yang dapat digunakan di seluruh moda transportasi akan mempermudah masyarakat serta mempercepat mobilitas di kawasan perkotaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus membenahi sistem transportasi umum agar lebih ramah pengguna, cepat, dan terintegrasi. Harapan besar pun diarahkan pada teknologi digital dan sistem otomatisasi, sehingga pengalaman warga dalam menggunakan transportasi publik menjadi semakin efisien dan menyenangkan.
Dengan berbagai pembenahan tersebut, Jakarta diharapkan bisa sejajar dengan kota-kota metropolitan dunia dalam hal manajemen transportasi publik yang canggih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
