Mikulnews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan serius atas serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang dinilai merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyusul meningkatnya eskalasi kekerasan di negara Amerika Latin itu setelah operasi militer Washington dilancarkan ke sejumlah wilayah.
Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa alasan apa pun tidak dapat membenarkan tindakan intervensi militer sepihak. Ia menekankan bahwa akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah dan diakui secara internasional. Menurut PBB, penggunaan kekuatan bersenjata justru berisiko memperburuk situasi yang sudah rapuh.
Shamdasani menjelaskan bahwa dalih Amerika Serikat, yang menuding pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk operasi militer. Ia menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan norma internasional yang mengatur hubungan antarnegara, termasuk prinsip kedaulatan dan non-intervensi.
Selain itu, PBB menyampaikan kekhawatiran atas dampak langsung serangan tersebut terhadap kondisi domestik Venezuela. Negara itu telah lama menghadapi tantangan serius terkait hak asasi manusia, mulai dari pembatasan kebebasan sipil hingga krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Dalam konteks tersebut, peningkatan militerisasi dinilai dapat memperburuk perlindungan terhadap warga sipil.
Kekhawatiran PBB semakin menguat setelah serangan Amerika Serikat dilaporkan menewaskan sedikitnya 80 orang. Operasi militer yang terjadi pada Sabtu dini hari tersebut disebut menargetkan sejumlah lokasi strategis dengan tujuan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Hingga kini, otoritas Venezuela masih melakukan pendataan korban dan menilai dampak kerusakan infrastruktur akibat serangan tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah lama mendakwa Nicolas Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari tekanan politik dan hukum yang selama ini dilayangkan Washington terhadap Caracas. Namun, Presiden Maduro secara konsisten membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya delegitimasi terhadap pemerintahannya.
Dalam pernyataannya, PBB menekankan bahwa proses penegakan hukum internasional tidak boleh dilakukan melalui tindakan sepihak. Shamdasani menyebut bahwa mekanisme akuntabilitas yang sah mencakup penyelidikan independen, pengadilan internasional, serta kerja sama multilateral. Pendekatan militer, menurutnya, berpotensi menciptakan siklus kekerasan baru dan meningkatkan penderitaan masyarakat.
Reaksi internasional pun bermunculan setelah serangan tersebut. Sejumlah negara menyampaikan kecaman dan menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Mereka menilai operasi militer tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional dan mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin.
Menanggapi perkembangan tersebut, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas situasi di Venezuela dan menilai dampak hukum dari operasi militer Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyampaikan pandangan serta mendorong solusi diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
Di sisi lain, situasi di dalam negeri Venezuela dilaporkan semakin tidak menentu. Peningkatan kehadiran militer dan ketegangan politik memicu kekhawatiran akan keselamatan warga sipil. PBB menilai bahwa ketidakstabilan yang dihasilkan dari intervensi asing dapat memperburuk kondisi kemanusiaan, termasuk akses terhadap layanan dasar dan perlindungan HAM.
PBB juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan dialog. Organisasi internasional tersebut menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai, sesuai dengan Piagam PBB. Upaya diplomasi dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai solusi berkelanjutan dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Dengan meningkatnya sorotan global, perkembangan situasi Venezuela kini menjadi perhatian utama komunitas internasional. PBB menegaskan komitmennya untuk terus memantau kondisi di lapangan dan mendorong penghormatan terhadap hukum internasional. Sementara itu, hasil pertemuan Dewan Keamanan diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang mampu meredakan ketegangan dan melindungi warga sipil dari dampak konflik yang lebih luas.
