Jakarta –
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan ada 7 juta orang yang diperkirakan masih menginginkan mudik meski sudah dilarang oleh pemerintah. Komisi IX punya usul agar pemerintah menyediakan Wi-Fi gratis sehingga warga bisa bersilaturahmi dengan keluarga yang berada di kampung secara daring.
“Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga perusahaan terkait yang juga memang ada program CSR di di daerah tersebut bisa membantu untuk misalnya bisa komunikasi secara daring apakah itu melalui Wi-Fi gratis,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena melalui pesan singkat, Rabu (21/4/2021).
Wi-Fi gratis ini, kata Laka Lena, perlu ditempatkan di kota dan di kampung, sehingga keluarga yang berada di kota-kota besar dapat menjalin silaturahmi saat Lebaran dengan keluarga di kampung ataupun sebaliknya.
“Mungkin ada baiknya Kementerian Desa dengan Kementerian Kominfo juga bisa bersama-sama mencari cara agar di desa-desa juga bisa berkomunikasi dengan keluarganya di kota sehingga tidak perlu mereka pulang,” ujar Laka Lena.
Bukan hanya itu, tokoh-tokoh agama juga memiliki peran penting. Laka Lena meminta tokoh agama memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa halalbihalal tak perlu dilakukan secara fisik mengingat situasi pandemi belum reda.
“Tokoh-tokoh agama juga bisa mengimbau bahwa halalbihalal itu tidak harus bertemu langsung secara fisik, tetapi dalam pandemi COVID-19 ini bisa dikonversi dengan komunikasi melalui media elektronik dan tentu itu butuh bantuan (Wi-Fi) dari kita semua khususnya untuk mereka yang di kampung dan di desa-desa,” jelas Laka Lena.
Ketua F-PAN yang juga anggota Komisi IX, Saleh P Daulay, mengatakan pemerintah harus menyetop total semua moda transportasi agar warga tak mudik. Dia mengatakan transportasi antarwilayah harus disetop selama masa larangan mudik.
“Penerbangan dari antarkota itu dihentikan bagi para pemudik. Kemudian jalur-jalur kereta api pada tanggal-tanggal yang disebutkan (6-17 Mei) tadi tidak melayani mudik,” ujar Saleh.
“Kendaraan-kendaraan pribadi (juga) harus diantisipasi dan (polisi dan dishub) membuat penjagaan di perbatasan perbatasan kota,” sambungnya.
Saleh juga menyoroti soal kabar sanksi denda Rp 100 juta bagi pemudik. Sanksi tersebut, kata Saleh, tidak efektif bila diterapkan.
“Saya kira itu belum tentu efektif karena kalaupun orang tetap menerobos pulang dan disanksi Rp 100 juta, saya kira tidak (bakal pelanggar) punya duit (Rp 100 juta) di tengah situasi pandemi seperti ini. Orang mudik itu bukan karena punya duit, tapi karena budayanya,” lanjut Saleh.
“Orang nggak sanggup membayar terus mau diapain,” sambungnya.
Sebelumnya, Kemenhub menyebut masih ada tujuh jutaan orang yang ingin mudik pada libur Lebaran tahun ini.
“Meskipun mudik sudah diumumkan dilarang, masih ada sekitar 7 juta setelah larangan mudik diumumkan itu masih ada 7 juta orang yang masih berkeinginan untuk mudik,” kata juru bicara Menhub Adita Irawati dalam diskusi virtual di YouTube BNPB, Rabu (21/4/2021).
Adita menyebut adanya temuan itu membuat potensi mobilisasi warga pada libur Lebaran masih sangat tinggi. Karena itu, pihaknya akan mengantisipasi agar momentum situasi pengendalian COVID-19 kali ini tetap terjaga.
Tonton Video: Hindari Larangan-Macet, Pemudik Bermotor Lintasi Jalur Pantura Malam Hari
(isa/haf)
