Walau tidak berada di urutan pertama, dalam  sebuah survei lembaga penelitian ternama menunjukkan bahwa profesi polisi masih menjadi idaman remaja zaman now. Apa alasan menjadikan polisi sebagai pilihan profesi favorit ?

JAKARTA – (25/03/2021). Organization for Economic Co-Operation and Development – (OECD)  atau organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan sekaligus organisasi ekonomi internasional yang mapan beranggotakan 34 negara, baru saja mengeluarkan laporan yang berjudul Pekerjaan Impian: Aspirasi Karir Remaja dan Masa Depan Dunia Kerja. Di dalam laporan tersebut dijelaskan, sebagian besar pelajar SMA di dunia masih menginginkan pekerjaan-pekerjaan tradisional sebagai cita-cita mereka kelak ketika memasuki dunia kerja.

Pekerjaan seperti dokter, guru, dan pengacara adalah pekerjaan yang paling diidam-idamkan oleh remaja di dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, persentase remaja yang berharap untuk bisa bekerja di salah satu dari daftar 10 pekerjaan yang paling sering disebut, yaitu mencapai 68 persen, cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain yang juga terlibat dalam survei ini, yaitu di kisaran 30 persen hingga 50 persen.

Dalam melakukan riset tersebut, OECD melakukan survei terhadap penduduk usia 15 tahun di 41 negara pada tahun 2018 lalu untuk mengetahui apa yang ingin mereka lakukan dan profesi apa yang diinginkan ketika beranjak dewasa kelak.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan tahun 2018 tersebut terlihat, 10 jenis pekerjaan yang paling sering disebut oleh pelajar SMA di Indonesia cukup beragam. Untuk remaja perempuan misalnya, banyak dari mereka yang menginginkan untuk bisa menjadi manajer bisnis ketika mereka berusia 30 tahun kelak (20,6 persen), hal yang sama juga terjadi untuk remaja laki-laki (25,6 persen).Selain itu, beberapa pekerjaan lain yang populer di kalangan pelajar Indonesia adalah pekerja di galeri, museum atau perpustakaan, detektif dan inspektur polisi, serta pekerja mekanik dan reparasi kendaraan bermotor. Bahkan pelajar laki-laki banyak pula yang ingin menjadi ustaz atau pemuka agama ketika dewasa kelak.

Jika dibandingkan dengan Jerman misalnya, yang dinilai OECD cukup imajinatif dalam mengutarakan karir impiannya, untuk pelajar SMA perempuan sebagian besar ingin menjadi guru, dokter, pengasuh anak, psikolog, perawat, arsitek, polisi, desainer dan pengacara. Sementara untuk remaja laki-laki di Jerman, sebagian besar dari mereka bermimpi menjadi profesional di bidang IT, pekerja mekanik dan reparasi di bidang industri dan perkebunan, pekerja mekanik dan reparasi kendaraan bermotor, polisi, guru, profesional di bidang science serta engineering, dokter, insinyur, arsitek hingga olahragawan.

Daftar jenis pekerjaan idaman pelajar SMA di usia 30 tahun

Perempuan: Manajer bisnis 20,6 persen, Dokter 15,7 persen, Guru 15,4 persen, Pekerja di galeri seni, museum atau perpustakaan 5,1 persen, Detektif atau inspektur polisi 4,6 persen, Bidan 3,2 persen, Desainer 2,3 persen, Pekerja pemerintahan 2 persen, Apoteker 1,9 persen Tentara 1,8 persen.

Laki-laki: Manajer bisnis 25,6 persen, Guru 9,2 persen, Tentara 7,1 persen, Pekerja di galeri seni, museum atau perpustakaan 6,3 persen, Dokter 6,3 persen, Polisi 4,4 persen, Pekerja mekanik dan reparasi kendaraan bermotor 3,4 persen, Detektif atau inspektur polisi 2,2 persen, Pemuka agama 2 persen Pekerja penjualan 1,9 persen.

Hasil survey ini menunjukkan profesi polisi tetap menjadi idaman ke 6 dari 10 daftar profesi impian tersebut. Luar biasa, sekaligus kabar gembira karena di mata generasi muda, polisi tetap menjadi cita-citanya sekaligus harapan baik karena ke depan kebutuhan akan polisi yang baik, berintegritas masih melimpah karena dipasok dari generasi muda harapan bangsa.

Senada dengan survey OECD, riset yang dilakukan oleh Youthmanual dan dipublikasikan oleh rencanamu.id,  profesi polisi khususnya intel polisi dan militer menduduki posisi ke empat terfavorit diantara 10 profesi favorit lainnya. Intel polisi dan militer dengan deskripsi pekerjaan melakukan penyelidikan untuk mencegah tindak kejahatan atau gangguan keamanan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dalam hal ini termasuk terorisme. Dapat bertugas dalam badan negara seperti Polri (Intelkam), TNI (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris, KPK, Jaksa Agung, Bea Cukai dan lain-lain, masih menjadi pilihan idaman remaja SMA generasi Z saat ini.

Jalan menjadi anggota Polri

Ada 6 jalan untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pertama adalah jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS). Nah, ini untuk lulusan sarjana atau D-IV Ahli Nautika Tk III, yang nantinya akan melakukan supervisi tugas-tugas kepolisian, mengatur sumber daya manusia, serta menganalisa masalah keamanan dan ketertiban nasional. Jalur ini cocok sekali bagi remaja yang ingin kuliah tapi juga ingin jadi polisi.

Kedua adalah Akademi Kepolisian (Akpol). Dijalani selama sekitar 4 tahun. Apabila lulus, taruna dan taruni Akpol (istilah untuk yang  mengikuti akademi kepolisian) nantinya akan menjadi inspektur polisi dua.

Jalur ketiga adalah Brigadir Polri/Bintara Polri. Ini akan menghasilkan Brigadir Polisi Dua sebagai pelaksana tugas kepolisian umum, pemelihara kamtibmas. Penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern, humanis dan dipercaya masyarakat dalam rangka menyongsong Indonesia Hebat.

Adapun jalur keempat, adalah jalur pendaftaran Brigadir Polwan/Bintara Polwan. Berigadir Polwan bertujuan membentuk Brigadir Polisi wanita sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern, unggul, humanis dan dipercaya masyarakat.

Jalur kelima semantara itu, yakni Bintara Khusus Penyidik/bintara-ss. Bintara khusus penyidik bertujuan untuk membentuk Brigadir Polri sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian dan keterampilan pengendalian massa, didukung dengan kondisi fisik yang samapta sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern, unggul, humanis dan dipercaya masyarakat.

Keenam melalui jalur Tamtama Polisi. Bertujuan untuk membentuk Tamtama Polri sebagai Insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan tugas umum kepolisian dan kemampuan dasar Brimob/Polair didukung dengan kondisi fisik yang samapta sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern, unggul, humanis dan dipercaya masyarakat.

Pendaftaran dibuka

Bagi remaja yang memimpikan Polisi sebagai profesi idaman, kini kesempatan itu sudah di depan mata. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2021. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membenarkan adanya informasi tersebut. Rusdi menjelaskan, syarat, cara pendaftaran, dan mekanisme pendaftaran dapat dilihat di laman resmi penerimaan Polri.

“Benar. Informasi selengkapnya di website penerimaan.polri.go.id,” ujar Rusdi saat dihubungi  Berdasarkan informasi yang ada di laman tersebut, pendaftaran dibuka dari 19 Maret 2021 hingga 1 April 2021.

Berikut informasi selengkapnya!

Akpol

Persyaratan umum

1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita)
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. sehat jasmani dan rohani
5. berumur paling rendah 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
6. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK)
7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Persyaratan khusus

1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI.
2. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:

a. Nilai kelulusan rata-rata:

• tahun 2016-2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00
  • tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan nilai akumulasi minimal 70,00
  • tahun 2021 akan ditentukan kemudian. 

b. Nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat:

• tahun 2016-2018 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00
  • tahun 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 55,00
  • tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan nilai akumulasi minimal 65,00
  • tahun 2021 akan ditentukan kemudian.

bagi lulusan tahun 2021 (yang masih kelas   XII) nilai rapor rata-rata kelas XII semester I minimal 70,00

• bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 75,00 dan memiliki kemampuan Bahasa lnggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa lnggris minimal 75,00 serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500.
• berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan
• tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku): pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm; wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.
• belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan
• tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
• bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali
• mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar
• dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda
• tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka
• tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum
• membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
• bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud
• berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku
• bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK
• bersedia menjalani lkatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri
• memperoleh persetujuan dari orang tua/wali
• tidak terikat perjanjian lkatan Dinas dengan suatu instansi lain
• bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan
• bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
• mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
• bersedia diberhentikan dafi status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol.

Cara daftar

1. Pendaftar membuka website penerimaan Polri dengan alamat website www.penerimaan.polri.go.id
2. Pendaftar memilih jenis seleksi Akpol pada halaman utama website (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia Polda setempat sebagai Panda)
3. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website
4. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi
5. Setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar)
6. Pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polda setempat sebagai Panda
7. Batas waktu verifikasi paling lambat 4 hari, terhitung sejak pendaftaran online. Apabila lebih dari 4 hari maka secara otomatis data pendaftar online terhapus
8. Jika pendaftar akan melakukan verifikasi maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran online kembali. Selengkapnya, dapat dilihat di www.penerimaan.polri.go.id.

Dibuka hingga awal April

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran untuk anggota Polri di sejumlah posisi pada hari Jumat (19/3). Nantinya, peserta diharuskan melakukan pendaftaran secara online dan melakukan verifikasi dokumen. Pendaftaran tersebut dibuka mulai dari tanggal 19 Maret 2021 hingga 1 April 2021.

Akpol menerima 175 orang

Berdasarkan surat resmi dari Polri dengan Nomor: Peng/41/III/DIK.2.1./2021, penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol) berjumlah 175 orang yang terdiri dari 145 pria dan 30 wanita. Dimulai pada tanggal 6 Agustus 2021, para taruna dan taruni akan menjalani pendidikan selama 4 tahun. Sedangkan lokasi pendidikan ada di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah.

Bintara Polri menerima 10.650 orang

Dalam surat yang dinyatakan oleh bagian SDM Polri dengan Nomor: Peng/15/III/DIK.2.1./2021, Bintara Polri akan menerima sejumlah 10.650 orang. Berbeda dengan Akpol, ada sejumlah jurusan tersedia mulai dari Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) dan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus). Sedangkan bagi Bakomsus akan ada sejumlah jurusan turunan mulai dari Bakomsus Teknologi Informasi, Bakomsus Perawat, Bakomsus Bidan, dan juga Bakomsus Pramugari. Dimulai pada tanggal 26 Juli 2021, pendidikan Bintara Polri berlangsung selama 7 tahun.

Tamtama Polri menerima 700 orang

Untuk Tamtama Polri, berdasarkan surat dengan Nomor: Peng/16/DIK.2.1./2021, peserta didik yang diterima berjumlah 700 orang. Dari jumlah tersebut, 500 peserta didik adalah Tamtama Brimob di mana 100 di antaranya akan melanjutkan Dikbangkspes Mahir Mudi di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan. Sedangkan 200 peserta didik lainnya adalah Tamtama Polair. Dimulai pada 2 Agustus 2021, pendidikan Tamtama Polri berlangsung selama 5 tahun.

Daftar di penerimaan.polri.go.id

Pendaftar anggota Polri baik Akpol, Bintara atau Tamtama Polri diharuskan mendaftarkan diri di alamat penerimaan.polri.go.id. Peserta diharuskan mengisi form registrasi secara lengkap. Jika mengalami kesulitan, peserta bisa menuju ke Polda setempat untuk meminta bantuan. Setelah mengisi dan mendapatkan cetakan form registrasi online, peserta wajib melakukan verifikasi ke polda setempat dengan batas waktu paling lambat hingga 4 hari setelah pendaftaran.

Rawan Transaksi Suap

Dengan besarnya animo masyarakat dan generasi muda untuk menjadi anggota Polri, sejak lama polisi mewanti-wanti kerawan adanya transaksi suap. Bagaimanapun rapinya seleksi penerimaan anggota, tak bisa membiarkan risiko terjadinya kecurangan ini. Hal itu tentu saja menjadi catatan tersendiri yang harus Polri lakukan dan tindak lanjuti agar peristiwa buruk tidak terjadi sehingga mencederai citra kepolisian secara umum.

Seperti pernah disampaikan mantan Kapolri Jenderal Idham Azis pada proses rekrutmen tahun 2020. Ia mengancam akan mencopot panitia yang menerima suap pada saat penerimaan anggota Polri, baik di tingkat tamtama, bintara, perwira sumber sarjana, maupun pada saat penerimaan di Akademi Kepolisian (Akpol). Pihaknya tidak ingin berkembang sinyalemen dan kecurigaan masyarakat bahwa panitia tidak transparan. Maka dari itu, Polri pada tahun ini tegas menyatakan tidak untuk transaksi suap dan melaksanakan seleksi sesuai dengan visi dan misi sesungguhnyaserta mengusung prinsip ”BETAH”.

Prinsip ”BETAH”

Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Perumusan strategi pelaksanaan standarisasi profesionalisme Polri terus dilakukan Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan polisi dengan sikap ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum dapat tercapai.Tuntutan mendasar yang harus terpenuhi agar profesionalisme Polri dapat terwujud maka dapat dimulai dari proses rekrutmen anggota polri yang baik.

Untuk memperbaiki proses rekruitmen anggota Polri agar semakin berkualitas, Polri telah melakukan perubahan substansi dan kultur yang diwujudkan dalam akselerasi transformasi di tubuh Polri, utamanya pada proses penerimaan anggota Polri dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan yaitu “BETAH” yang merupakan kepanjangan dari Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis.

Proses Rekruitmen

Untuk menjaring pendaftar, Polri telah melakukan berbagai sosialisasi terbuka, baik melalui media massa, spanduk, baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat atau ke sekolah. Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Sesuai perintah Kapolri yang menegaskan bahwa dalam setiap tahun anggaran penerimaan, setiap Panitia Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawasa Eksternal yaitu terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM, Media Massa untuk mengawasi/menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, transparan. Diharapkan masyarakat terus menerus berperanserta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri yang berkualitas, memiliki Integritas yang tinggi dalam pekerjaan dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. (Saf).