Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Kongres IV DPP Ikhwanul Muballighin dan Deklarasi Gerakan Nasional Muballigh Berwirausaha hari ini. Bertema “Kuatkan Nasionalisme, Bina Toleransi dan Pulihkan Basis Ekonomi Umat untuk Indonesia Maju dan Sejahtera”, kongres tersebut digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Melalui kongres tersebut, Airlangga mengajak seluruh Ikhwanul Muballighin untuk mendukung program vaksinasi pemerintah. Dengan demikian, kekebalan kelompok atau herd immunity dapat segera tercapai.

“Vaksinasi sudah dilaksanakan dan targetnya pada akhir tahun 70 persen masyarakat sudah divaksinasi. Para ulama juga beberapa waktu lalu sudah mulai divaksin. Pada kesempatan ini saya mengimbau kita semua umat Islam, khususnya jemaah Ikhwanul Muballighin, untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi agar herd immunity bisa tercapai sehingga ekonomi nasional semakin membaik,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021).

Lebih lanjut Airlangga menegaskan saat ini pemerintah sedang berupaya menekan laju kasus penularan COVID-19 untuk memulihkan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah menerapkan PPKM mikro dan vaksinasi sehingga kasus COVID-19 mulai terkendali.

Soal vaksinasi, Airlangga menyebut vaksin yang diberikan telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun hingga saat ini, jumlah penduduk yang telah divaksin akan menembus 10 juta penduduk dengan kecepatan vaksinasi mendekati 500 ribu per hari.

Menurutnya, terkendalinya kasus COVID-19 melalui vaksinasi dan PPKM mikro meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan tren indeks dan frekuensi belanja.

Oleh karena itu, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini, Airlangga menyampaikan di tahun 2021 pemerintah berkomitmen untuk meneruskan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui beberapa program, seperti permodalan dan kredit.

Dalam kongres tersebut, Airlangga juga menyampaikan saat ini Indonesia telah memiliki Bank Syariah Indonesia. Adapun bank ini merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara.

Ia berharap penggabungan tersebut dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah menjadi satu kekuatan ekonomi besar untuk bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya umat untuk diajak mewujudkan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbasis syariah yang ada. Saat ini pemerintah sedang melanjutkan berbagai dukungan untuk UMKM dalam program PEN 2021 dan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya. Melalui UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan pelaku usaha sehingga mereka dapat naik kelas,” katanya.

Dewan Pembina DPP Ikhwanul Muballighin ini juga menyampaikan soal Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari lalu. Ia mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk menggalakkan transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ibadah sekaligus sosial ekonomi.

“Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari para mubalig, para pendakwah, yang mempunyai pengaruh besar dalam memberi arah umat muslim di Indonesia, guna mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi,” pungkasnya.

(mul/ega)