Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat TNI-Polri ikut menjaga iklim usaha dan iklim investasi agar tetap kondusif. Permintaan presiden ini bukan tanpa alasan. Jokowi beranggapan, investasi yang terus terjaga dan berkembang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Jakarta, 19 Pebruari 2021 – Dukungan terhadap iklim investasi, ujar Presiden Jokowi, bisa dilakukan aparat TNI-Polri dengan memperkokoh stabilitas politik dan keamanan. Situasi politik dan keamanan yang stabil, presiden mengatakan, memberikan kepastian hukum bagi calon investor untuk menanamkan modalnya. 

“Karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah kesempatan kerja, peluang kerja, lapangan kerja. Yang banyak tergerus karena pandemi Covid-19,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapim TNI-Polri di Istana Negara, Senin (15/2/2021). 

Rapim TNI-Polri Tahun 2021 secara resmi dibuka Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di gedung Rupatama Mabes Polri, pada hari yang sama.

Beberapa agenda nasional menjadi topik pembahasan diantaranya strategi TNI-Polri dalam mendukung program pemerintah terkait memutus mata rantai penyebaran virus corona, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, pembentukan kampung tangguh nusantara, pemulihan ekonomi nasional yang terganggu akibat pandemi Covid-19, peningkatan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta operasi penegakan hukum.

Pentingnya topik pembahasan dalam rapat yang mengangkat tema “’Dilandasi Profesionalisme, Soliditas dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mendukung Penanggulangan Paripurna Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Menuju Indonesia Maju’’.

Sebagai pembicara  hari pertama mengundang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Sedangkan pada hari kedua mengundang Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri Perencanaa Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, dalam Rapim kali ini juga membahas bagaimana TNI-Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, kata Kapolri, melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal,” ucap Kapolri.

Disisi lain, Kapolri mengatakan, TNI-Polri dalam mengawal program PPKM Mikro sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 telah menyebar Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak hingga sampai ke tingkat RT/RW.

“Diharapkan betul-betul bisa jadi pelopor, bekerjasama dengan Linmas, kemudian ketua RT ketua RW atau Lurah untuk betul-betul bisa melakukan penegakan aturan terkait dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan tidak melupakan program 3m,” tandas Kapolri.

Faktor Utama Pemulihan Ekonomi

 “Untuk supaya program vaksinasi bisa berjalan hingga mencapai herd imunity, maka diperlukan dukungan semua pihak. Saya rasa TNI-Polri menjadi institusi yang akan banyak diandalkan untuk  melaksanakan tugas dari mulai penjagaan protokol kesehatan hingga nanti keberlangsungan dan suksesnya program  vaksinasi,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan pada Rapim TNI-Polri yang diselenggarakan secara virtual, Senin (15/2/2021).

Menkeu menyampaikan faktor-faktor yang menentukan pemulihan ekonomi diantaranya adalah Covid-19 harus bisa dikendalikan secara baik, program vaksinasi bisa berjalan sukses, dan keberlanjutan dukungan APBN pada program pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Selain itu, penguatan kemampuan pertahanan, penguatan keamanan dalam negeri, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bidang-bidang prioritas bagi pembangunan pertahanan keamanan di Indonesia yang juga bagian dari proses pemulihan pembangunan secara umum.

“TNI-Polri berperan strategis menciptakan stabilitas ekonomi, dan ini merupakan langkah apa yang disebut necessary condition, kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum kita bisa menciptakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tambah Menkeu.

Menkeu menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan/TNI dan Polri selalu mendapatkan prioritas yang sangat tinggi dalam APBN. Menkeu berpesan bahwa anggaran yang besar itu tidak membuatnya menjadi terkotak-kotak, namun hendaknya bisa dibelanjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan terus membangun sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum salah satunya adalah dengan TNI-Polri baik dalam usaha penanggulangan wabah Covid-19, maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara negara.

“Tantangan ke depan kita adalah tetap menjaga agar perekonomian dan juga negara kita untuk bisa mengatasi Covid, karena kalau ini tidak tertangani maka bisa menjadi ancaman di bidang sosial ekonomi dan bahkan ketahanan pertahanan dan keamanan kita. Tentu di dalam menghadapi ini seluruh institusi negara perlu dimobilisasi termasuk TNI dan Polri,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa dukungan dari TNI-Polri menjadi sangat penting. “Sehingga komitmen, profesionalisme dan inovasi yang dilakukan oleh TNI Polri akan sangat bisa mendukung dan membuka agar perekonomian dan negara Indonesia bisa terus berkembang dan maju menjadi negara yang berpendapatan tinggi,” tutup Menkeu.

Tiga Program Pemerintah

Pada kesempatan lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan tiga program pemerintah guna menyelesaikan krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang melanda Tanah Air saat ini. Ketiganya yakni Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Bekerja, dan Program Indonesia Tumbuh.

Menteri BUMN menjelaskan, di dalam Program Indonesia Sehat, ada dua hal penting yakni program vaksinasi COVID-19 dan bantuan sosial (bansos).”Kita sudah lakukan bansos dari enam bulan yang lalu, dan alhamdulillah tahun ini berlanjut enam bulan lagi,” katanya.

Kemudian dalam Program Indonesia Tumbuh, Menteri BUMN mengatakan bahwa saat ini pemerintah secara perlahan-lahan juga sedang membentuk tim, yang mulai mencari atau memberi kesempatan agar Indonesia juga bisa tumbuh di negara lain. Hal ini diakuinya berkaca pada negara lain seperti India dan Cina, yang kalangan menengahnya bisa tumbuh.

Apalagi, menurutnya Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara lebih optimal. Seperti misalnya sektor perikanan, budi daya sarang burung, atau bahkan sektor pertambangan. “Kita akan coba dorong keluar negeri untuk menambah pemasukan negara ini,” kata Menteri BUMN.

Selain itu, dalam hal implementasi Undang-undang Cipta Kerja, Erick memastikan bahwa pemerintah akan melakukan terobosan salah satunya yakni melalui Indonesia Investment Authority (INA).

Di mana, baik pemerintah Indonesia maupun pihak asing atau negara-negara yang tertarik akan pertumbuhan Indonesia, akan berfokus ke sejumlah proyek pembangunan Indonesia. Hal itu diharapkan bisa membuka lapangan kerja, termasuk investasi langsung di bawah koordinasi BKPM.

“Jadi tentu ‘concern’ mengenai lapangan kerja menjadi penting, karena itu (bagian dari) Program Indonesia Bekerja dan mudah-mudahan Indonesia tumbuh itu terjadi di tahun 2022,” pungkas Menteri BUMN.

Strategi Pembangunan Nasional

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa yang juga menjadi narasumber pada Rapim TNI-Polri 2021  membahas “Strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendataan di tengah kondisi ekonomi global terdampak pandemi Covid 19″. Kepala Bappenas menyampaikan paparannya pada hari Selasa, 16 Februari 2021.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh perusahaan bertahan dalam  kondisi krisis dengan cara digitalisasi. Hasil survei Bank Dunia dan Bappenas  tahun 2020 menunjukkan sebagian besar  perusahaan melakukan upaya  digitalisasi (internet, media sosial,  platform digital) untuk bertahan  selama pandemi.

Pemerintah, telah menetapkan 10 kota metropolitan cerdas yang tersebar di seluruh Indonesia kesepuluh kota tersebut yaitu : (1) Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo); (2) Patungagung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayuagung); (3) Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); (4) Bandung; (5) Semarang; (6) Surabaya; (7) Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan); (8) Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar); (9) Manado; (10) Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala).

“Di era 4.0, pelayanan kepolisian perlu memanfaatkan big data dan _internet of things_ melalui digitalisasi layanan. Tujuannya adalah untuk: memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, meningkatkan kecepatan respon, meningkatkan rata-rata waktu penyelesaian layanan, menyediakan platform bagi keluhan masyarakat atas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan,” ujar Kepala Bappenas.

Selanjutnya, transformasi menuju polri yang PRESISI, dilaksanakan pada 4 (empat) bidang, yaitu: transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan.

“Salah satu digitalisasi pelayanan kepolisian yang presisi adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). ETLE bertujuan sebagai upaya menuju road safety karena dapat merekam Traffic Attitude Record (TAR) Meningkatkan ketertiban untuk mengurangi potensi fatalitas kecelakaan, Membangun kebudayaan yang menunjang keselamatan semua pihak di lalu lintas,” lanjutnya.

Selain itu ETLE bertujuan sebagai upaya anti korupsi karena menunjang penindakan dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online dan realtime di mana semua transaksi akan tercatat dan memiliki jejak digital.

“Terakhir, ETLE bertujuan untuk reformasi birokrasi menuntut standard kinerja baru dengan hadirnya Teknologi Informasi,” tandanya.(EKS/Berbagai sumber)