Menjelang libur Nataru 2024-2025, pengelolaan sistem ticketing untuk penyeberangan menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh pihak pengelola pelabuhan. Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, dalam peninjauannya di beberapa pelabuhan di Lampung pada Jumat (13/12/2024), menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi tiket agar tidak terjadi penyalahgunaan, seperti praktik calo yang sering merugikan calon penumpang. “Kami harus memastikan bahwa tiket hanya dijual melalui kanal yang resmi dan terkontrol,” ujar Wamenhub.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, juga menyoroti masalah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan fakta adanya lebih dari 1.000 kendaraan yang tidak memiliki tiket saat akan memasuki jalur penyeberangan di Jawa. “Ini menunjukkan adanya celah yang perlu segera ditangani untuk menghindari praktek calo yang dapat meresahkan masyarakat,” ungkapnya. Menurutnya, pengawasan yang ketat di titik-titik kritis, seperti pelabuhan dan terminal, menjadi kunci untuk meminimalkan masalah tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tiket dan calo pada Nataru ini, pihak ASDP bersama dengan Polri dan Ditjen Hubla, berencana untuk mengimplementasikan teknologi geofencing di sekitar area pelabuhan. Sistem ini dirancang untuk membatasi aktivitas calo yang kerap melakukan transaksi ilegal dalam radius tertentu. “Dengan adanya geofencing, kita dapat mengatur pergerakan calo dan memastikan bahwa tiket yang dijual adalah tiket resmi dari ASDP,” jelas Irjen Pol Aan Suhanan.

Sistem geofencing ini, menurutnya, akan sangat efektif dalam meminimalisir peran calo yang sering kali mengambil keuntungan dari situasi yang penuh tekanan. “Kami akan melakukan sosialisasi untuk para calo agar mereka sadar akan aturan yang ada, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membeli tiket melalui jalur yang sah,” tambahnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang yang hendak menyeberang.

Baca juga: Kadiv Humas Polri Tekankan Kualifikasi Mumpuni Jajaran Demi Implementasi Asta Cita Pemerintah

Di sisi lain, Wamenhub Suntana menekankan bahwa koordinasi antara semua stakeholder sangat diperlukan untuk memperlancar pengelolaan tiket. “Sinergi antara pengelola pelabuhan, ASDP, dan kepolisian sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan terorganisir,” katanya. Ia juga menyarankan agar ASDP dapat terus memperbaiki infrastruktur digital mereka untuk meningkatkan efisiensi penjualan tiket secara online.

Sementara itu, Irjen Pol Aan Suhanan juga mengingatkan bahwa penerapan teknologi dalam proses ticketing harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Ia menilai bahwa meskipun sistem online telah membantu mengurangi potensi penyalahgunaan, keberadaan petugas di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada penumpang yang lolos tanpa tiket. “Kami akan terus berkoordinasi dengan ASDP untuk memantau perkembangan ini,” ujar Kakorlantas.

Dengan adanya langkah-langkah tegas ini, diharapkan pelaksanaan mudik dan perjalanan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru nanti dapat berjalan lebih lancar dan aman. Sinergi antara pemerintah, Polri, dan pihak terkait lainnya diharapkan bisa mengatasi tantangan ticketing dan praktik calo yang kerap mengganggu kenyamanan penumpang.

Melalui upaya yang terkoordinasi dan penggunaan teknologi terkini, diharapkan libur Nataru 2024 dapat berlangsung dengan sukses, memberikan kenyamanan kepada para pemudik, serta mengurangi potensi gangguan dari calo tiket.