MANOKWARI, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengikuti kebijakan pemerintah meniadakan mudik 6-17 Mei 2021 dengan merevisi (adendum) Surat Edaran Gubernur Papua Barat. Adendum ini memuat larangan mudik untuk moda transportasi darat, laut dan udara.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan Adendum Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor: 550/900/GBP/2021, dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di Papua Barat. Dia mengakui mobilitas masyarakat akan tinggi jika larangan mudik tidak diterapkan.
Gubernur berharap, masyarakat mengurangi pertemuan secara fisik pada masa Idul Fitri untuk memotong rantai penularan Covid-19. Dalam silaturahmi Idul Fitri, diharapkan masyarakat melakukannya secara virtual daripada menjalankan mudik.
“Larangan mudik ini untuk mencegah penularan Covid-19 yang dikhawatirkan menyebar akibat meningkatnya mobilitas masyarakat saat Lebaran nanti,” kata Dominggus, Rabu (5/5/2021).
Meskipun terdapat ketentuan larangan moda transportasi darat, laut dan udara selama masa mudik, Dominggus menyebut, kendaraan yang melakukan distribusi logistik, perjalanan dinas, keperluan pendidikan, pelayanan kesehatan darurat dan kunjungan duka diperkenankan untuk keluar dan masuk Papua Barat.
Gubernur mengatakan, untuk moda transportasi darat, termasuk jasa ojek dalam kabupaten/kota pun dikecualikan untuk melayani penumpang, dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran tersebut.
Di antaranya, seperti  kendaraan penumpang bus dan roda empat dengan kapasitas maksimum memuat penumpang adalah 50 persen, sedangkan sisa kapasitas angkutan dibolehkan untuk mengangkut logistik.
“Jam operasional kendaraan tersebut adalah pukul 06.00 hingga 18.00 WIT. Tiap penumpang wajib melaksanakan protokol kesehatan,” kata Gubernur.
Selanjutnya untuk transportasi lintas wilayah, setiap calon penumpang wajib menunjukan skrining dokumen surat ijzn perjalanan dan surat keterangan negatif Covid-19 dengan RT-PCRT/Rapid Test Antigen yang dilaksanakan di pos kontrol penyekatan daerah aglomerasi.
Bagi transportasi laut dan udara, skrining keberangkatan harus dilaksanakan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Sementara, untuk skrining di pintu kedatangan harus diperiksa oleh TNI/Polri dan Satgas Covid-19.
Selain itu, Â pelaku perjalanan yang lebih dulu keluar dan hendak kembali masuk ke wilayah Papua Barat pada 17 Mei, wajib menjalani karantina mandiri selama 5×24 jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu memberlakukan disiplin protokol kesehatan ketat, dengan biaya secara mandiri pula.
Editor : Erwin Sihombing
Share
Share
