Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi memantau dan mengatasi lonjakan harga minyak goreng di Indonesia belakangan ini.

“Kita ingin gotong royong antara BUMN, pemerintah daerah, pusat, swasta untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Tidak mungkin menyelesaikannya sendiri. Seperti menangani COVID, itu bersama, TNI-Polri, pusat, pemerintah daerah, Ulama, tokoh masyarakat, DPR, DPRD, itu semua,” kata Erick Thohir, Rabu (2/2/2022).

Dia mengatakan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN telah meluncurkan operasi pasar minyak goreng di Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan daerah lainnya.

“Sudah kita lakukan operasi pasar satu harga Rp14.000 sebanyak 750.000 liter per bulan, dari kebutuhan sembilan juta liter,” katanya.

Secara keseluruhan, BUMN menguasai hanya 4 persen dari produksi di pasar secara keseluruhan, dengan 56 persen dikelola oleh swasta dan 40 persen dimiliki oleh petani, Erick Thohir mengakui.

“Untuk yang namanya kartel minyak (goreng), kami masih menunggu hasilnya. Kalau kami BUMN, outputnya hanya empat persen,” kata menteri BUMN itu.

“Pemerintah selalu ada untuk masyarakat, saya yakin itu. Termasuk keluhan dari penjual bakso soal kenaikan harga daging sapi dan minyak goreng,” katanya.

Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa skema bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap mengembangkan usahanya di masa pandemi COVID-19.

“Ada program PNM (Permodalan Nasional Madani) di Kementerian BUMN dan kementerian terkait lainnya juga sudah menyiapkan program pemberdayaan pelaku UMKM agar bisa terus berkembang dan semakin kompetitif,” ujar Erick Thohir.

Baca Juga : RI Punya Unit Lab Uji Virus Pertama untuk Produk PKRT dan Alkes